Yang Perlu Diperhatikan Kalau Menyewa Kantor di Jakarta

Tempat usaha yang pas harus jadi prioritas demikian telah mantap menginginkan melakukan bisnis. Sesungguhnya status tempat usaha itu tidak butuh hak punya. Pasalnya, langkah ini dapat diambil untuk menghimpit modal.

Pikirkan saja berapakah dana yang harus disediakan untuk beli tempat usaha, katakanlah ruko atau kios. Tentu besar, bukan?

Menyewa tempat usaha jadi ketentuan yang logis. Toh, saat ini tidak susah temukan tempat usaha yang disewakan karena banyak menyebar di beberapa titik.

Untuk memperolehnya juga tidak susah karena tinggal menghubungi yang memiliki saja. Umumnya di tempat yang disewakan diikutkan nomer telephone yang memiliki yang dapat dihubungi.
Kesepakatan sewa tempat usaha

Sebelumnya pilih tempat usaha yang akan disewakan, sebaiknya telah memperhitungkan tempat yang baik dan punya potensi tingkatkan omset penjualan. Bagaimana juga penentuan tempat begitu utama untuk keberlangsungan usaha.

Kemudian barulah bernegosiasi dengan yang memiliki tempat itu. Janganlah lupa meyakinkan bangunan itu telah mempunyai IMB (Izin Membangun Bangunan). Butuh di perhatikan juga kalau IMB yang dipunyai yang memiliki tempat itu bisa dipakai untuk usaha.

Banyak daerah mempunyai ketentuan sendiri. Umpamanya Jakarta, tak memperbolehkan tempat yang IMB-nya untuk Tempat tinggal Tinggal bila jadikan tempat usaha. Hal semacam ini nanti terkait dengan pengurusan perizinan usaha. Plus, bila perlu utang, bank-bank umumnya akan memohon dokumen yang komplit dan pas. Baca : Janganlah Hanya Mupeng Bisa Utang Usaha dari Bank

Bila IMB tidak ada permasalahan, barulah setelah itu mengulas permasalahan harga sewa. Nah, demikian harga deal, berikutya bikin surat kesepakatan sewa ruko. Surat kesepakatan ini janganlah diabaikan karenanya jadi bukti yang mengikat dengan yang memiliki ruko atau kios.

Lebih kurang surat kesepakatan itu berisikan :

– jati diri semasing pihak

– beberapa detil penyusunan hak dan keharusan semasing pihak

– besaran harga dan lamanya sewa

– keharusan bebrapa cost operasional seperti listrik dan PBB dibebankan pada siapa.

Di sinilah utamanya negosiasi. Dalam surat kesepakatan itu baiknya mencantumkan dengan lugas bebrapa cost apa sajakah sebagai tanggungan penyewa. Umpamanya saja penyewa memikul cost listrik, air, retribusi, dan semacamnya. Sedang PBB dijamin yang memiliki.

Oh ya janganlah lupakan juga surat kesepakatan itu ditandatangi ke-2 iris pihak diatas materai seperlunya. Sertakan juga dua saksi yang tahu kesepakatan itu di buat. Sebisa-bisanya saksi datang dari ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Namun ini bukanlah mutlak ya.
Pengurusan izin gangguan

Demikian beres apakah segera dapat buka? Mungkin sih, namun janganlah lupakan juga mengurusi perizinan usahanya.

Perizinan usaha utama karena jadi legalitas kelangsungkan usaha yang akan datang. Terlebih bila tempat usahanya masuk radius ring 1 dengan kata lain tempat ramai maka mudah dideteksi sama aparat. Jadi janganlah beberapa cobalah buka usaha tanpa ada izin.

Apa sajakah yang butuh di perhatikan dalam pengurusan izin masalah/Hinder Ordonantie (HO) ini? Pertama yang harus di ketahui, izin masalah/HO yaitu izin tempat usaha atau aktivitas pada pribadi atau tubuh hukum yang menggerakkan satu sektor bisnis yang punya potensi menyebabkan bahaya, kerugian, dan masalah orang-orang dan kelestarian lingkungan hidup.

Mungkin saja izin masalah ini ‘menganggu’ yang memiliki usaha kecil atau pemula. Namun sukai atau tak sukai, ini hukumnya harus bila ingin usaha beroperasi dengan cara legal. Izin ini disyaratkan dengan maksud pembinaan, penyusunan, dan pengawasan kesibukan usaha dalam usaha membuat perlindungan kebutuhan umum.

Dokumen yang dibutukan pengurusan izin, spesial pelaku bisnis pemula yaitu :

  • Foto copy KTP pemohon
  • Foto copy IMB
  • Foto copy NPWP pemohon
  • Surat kesepakatan tetangga (form didapat dari kantor lurah)
  • Bukti pembayaran PBB terakhir
  • Surat kesepakatan sewa tempat usaha (bila sewa)

Semuanya dokumen itu diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Prosesnya mengonsumsi waktu lebih kurang tiga minggu. Kemudian akan memperoleh surat ketentuan retribusi daerah (SKRD).

Saat berlaku izin ini yaitu tiga th. dan bisa diperpanjang. Dokumen perpanjangan izin sama dengan saat mengajukan izin pertama namun ditambah dengan surat izin masalah yang terlebih dulu.

Dengan mengantongi izin masalah ini, maka tempat usaha itu penuhi unsur legalitas. Mungkin pernah dengah banyak berita di mass media dimana beberapa tempat usaha yang liar dengan kata lain tidak berizin dibongkar paksa aparat pemerintah.

Maka itu, izin yang dipunyai dengan sendirinya jadi senjata ampuh sebagai fasilitas perlindungan hukum. Lagi juga, mengantongi izin masalah tunjukkan bukti yang memiliki usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sekian beberapa hal basic yang butuh di perhatikan saat ingin menyewa tempat untuk usaha. Harga sewa memanglah jadi aspek pertimbangan paling utama. Tetapi tentang perizinan juga pantas diperhitungkan.

Ngapain bayar murah bila legalitas usaha tak dapat dikerjakan dengan benar? Kan jadi dapat terkena tindak segera oleh aparat, bebrapa dapat malah harus tutup tempat usahanya.

Lagipula, permasalahan harga sewa semestinya jadi sisi dari modal. Pilihan utang untuk usaha saat ini kan telah banyak, kan? baca juga : sewa kantor jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s